Aksi Aliansi Mahasiswa Tasikmalaya (AMT) Menuntut Kesejahteraan Buruh

Tasikmalaya, Komunitas Pers Mahasiswa UPI Tasikmalaya (01/05/19)-Tepat pada awal bulan mei, Hari rabu tanggal 1 mei 2019 jatuh Hari Buruh Internasional dimana para buruh ingin mendapatkan hak kesejahteraannya sebagai buruh. Hari Buruh yang sering disebut MayDay ini sering terjadi dibeberapa kota di Indonesia Terutama di Kota Tasikmalaya.Aksi Mayday ini dimulai pada pukul 09.30 WIB dan berakhir pada pukul 12.20 WIB. Dimana Aliansi Mahasiswa Tasikmalaya (AMT) dengan diikuti oleh 320 masa aksi yang terdiri dari Mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi se-Kota Tasikmalaya berbondong-bondong mendatangi Balai Kota Tasikmalaya. Massa aksi bergerak dari Unsil menuju Balai Kota Tasikmalaya menggunakan motor dan satu buah mobil Pick-up. Aksi ini diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan beberapa lagu perjuangan dengan pengawalan Polres Kota Tasikmalaya. Tidak hanya itu, beberapa orasi dan pembacaan puisi dari perwakilan mahasiswa pun ikut disuarakan dalam Aksi Mayday ini. Mereka berorasi mengenai bagaimana buruh yang masih tidak digaji dengan UMK (Upah Minimum Karyawan) dan beberapa penyampaian aspirasi terhadap pemerintah setempat. Menurut Boby Nugraha, selaku koordinator lapangan aksi mengatakan bahwa aksi ini masih mengenai Keselamatan kerja dan UMK. Aksi ini, menuai kericuhan antara Polres Kota Tasikmalaya dan Aliansi Mahasiswa Tasikmalaya (AMT) namun, akhirnya segera mereda setelah diberikan arahan oleh perwakilan mahasiswa. Selain penyampaian orasi, dilakukan penyampaian beberapa tuntutan yang disampaikan pada aksi tersebut, diantaranya :

1.      Menuntut pemerintah Kota Tasikmalaya untuk menjelaskan tindak lanjut dari tuntutan tahun lalu yang disampaikan oleh aliansi BEM se-Tasikmalaya. 

2.      Menuntut pemerintah Kota Tasikmalaya mengoptimalkan Balai Latihan Kerja (BLK).

3.      Menuntut pemerintah Kota Tasikmalaya mengusut sexisme di beberapa tempat yang ada di kota Tasikmalaya. 

4.      Menuntut pemerintah Kota Tasikmalaya untuk membuat Perwalkot tentang UMK Guru Honorer. 

5.      Menuntut pemerintah Kota Tasikmalaya untuk menghapuskan sistem kerja outsourcing dan cabut Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2015.

6.      Menuntut pemenuhan akomodasi tenaga kerja dan jaminan kesehatan bagi para pekerja khususnya yang belum dimasukkan ke dalam jaminan kesehatan (BPJS). 

7.      Menuntut pemerintah Kota Tasikmalaya untuk menyelesaikan masalah perusahaan yang tidak memberikan hak cuti kepada karyawannya. 

8.      Menuntut pemerintah Kota Tasikmalaya melakukan controlling secara rutin pada setiap perusahaan dan memberikan sanksi tegas pada perusahaan yang masih membayar buruh di bawah UMK. 

9.      Menuntut pemerintah Kota Tasikmalaya untuk memberikan sanksi tegas pada perusahaan yang melanggar UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya peralatan keamanan kerja dan keselamatan kerja.

Setelah penyampaian tuntutan, Mahasiswa dan Pemerintah Kota Tasikmalaya mengadakan diskusi terbuka di depan Balai kota dan Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya, Ivan Dikcsan 
angkat suara “hak-hak buruh sedang di penuhi walaupun belum maksimal 100%  dengan bantuan kerjasama dengan BPJS Keternagakerjaan dan Dinas Keternagakerjaan. Pemerintah juga menghimbau dan pengawasan atas keselamatan pekerja Perusahaan agar tidak terjadi kecelakaan kerja dan mendapatkan kesejahteraan kaum buruh.” Menurut Ivan Dikcsan. Lalu Mahasiswa dan Pemerintah Kota Tasikmalaya mencapai penandatanganan nota kesepakatan antara Sekretaris Daerah; Drs H Ivan Dicksan yang mewakili wali Kota Tasikmalaya dengan Boby Nugraha; Koordinator Lapangan aksi. Bahwa pemerintah Kota Tasikmalaya menyetujui dengan tuntutan yang dilayangkan oleh mahasiswa.

Reporter : Ari Dwi Cahya & Pringgabaya,

Kolaboras : LPM Gemercik Universitas Siliwangi

Editor : Fauzi Gusman