Tasikmalaya, 4 Juli 2026 — Keputusan pemerintah mempertahankan harga BBM nonsubsidi Pertamax sebesar Rp16.250 per liter mulai 1 Juli 2026 menuai sorotan masyarakat, termasuk kalangan akademisi. Di tengah tren penurunan harga minyak mentah dunia, sejumlah mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Kampus Tasikmalaya menilai pemerintah perlu lebih transparan menjelaskan alasan di balik kebijakan tersebut.
Seorang mahasiswa UPI Kampus Tasikmalaya berinisial PS mengakui mempertanyakan kebijakan tersebut. Menurutnya, secara logika harga BBM nonsubsidi seharusnya mengikuti pergerakan harga minyak dunia.
"Kalau harga minyak dunia lagi turun, harusnya harga di SPBU juga ikut turun. Apalagi Pertamax statusnya BBM nonsubsidi yang katanya mengikuti mekanisme pasar. Waktu harga minyak dunia naik, harga Pertamax juga ikut naik. Jadi ketika harga dunia turun tetapi harga di dalam negeri masih bertahan, tentu menimbulkan pertanyaan di masyarakat," ujarnya.
Menurutnya, harga Pertamax yang belum turun juga berdampak pada meningkatnya pengeluaran masyarakat. Biaya transportasi yang lebih tinggi dapat mengurangi anggaran untuk kebutuhan lain, seperti pendidikan, konsumsi, maupun tabungan. Selain itu, kenaikan biaya distribusi berpotensi memengaruhi harga barang dan jasa di pasaran.
Selain itu, seorang mahasiswa UPI Kampus Tasikmalaya berinisial A beranggapan bahwa pemerintah atau Pertamina mungkin memiliki pertimbangan tertentu dalam menjaga kondisi keuangan perusahaan. Namun, menurutnya, harga BBM yang tetap tinggi tetap menjadi beban bagi masyarakat, khususnya mahasiswa yang bergantung pada kendaraan pribadi untuk mobilitas sehari-hari.
"Keputusan ini pasti didasari dengan taktik pemerintah untuk menstabilkan keadaan, terlebih dalam artikel itu diperkuat oleh beberapa ahli ekonomi bahwa sepertinya pemerintah sedang menstabilkan margin dari pertamina sebagai BUMN. Terlepas dari tepat atau tidaknya kebijakan ini yang pasti BUMN juga harus mempertimbangkan stabilitas keuangannya," Ujarnya. Ia juga berharap pemerintah dapat lebih transparan dalam menjelaskan dasar penetapan harga BBM kepada masyarakat dan memperkuat program bantuan yang tepat sasaran, meningkatkan kualitas transportasi umum, serta melakukan evaluasi harga BBM secara berkala agar kebijakan yang diterapkan tetap adil dan sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat. Menurutnya, keterbukaan informasi akan membantu masyarakat memahami alasan di balik kebijakan yang diambil sehingga tidak menimbulkan spekulasi.
Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat sejumlah pakar. Ekonom Universitas Padjadjaran (Unpad), Yayan Satyakti, menilai harga Pertamax yang dipertahankan merupakan bagian dari strategi price smoothing atau penghalusan harga. Melalui mekanisme tersebut, Pertamina menyerap sebagian beban ketika harga minyak dunia naik, kemudian memulihkan margin saat harga mulai turun sehingga harga BBM tidak langsung mengikuti perubahan harga minyak mentah.
Sementara itu, pakar kebijakan publik Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Kristian Widya Wicaksono, menilai kebijakan tersebut dapat dibenarkan selama didasarkan pada perhitungan yang komprehensif dan disampaikan secara transparan kepada masyarakat. Menurutnya, harga BBM juga dipengaruhi berbagai faktor lain, seperti nilai tukar rupiah, biaya pengolahan, distribusi, pajak, hingga kebutuhan menjaga cadangan untuk mengantisipasi gejolak pasar.
Beragam pandangan tersebut menunjukkan bahwa selain mempertimbangkan aspek ekonomi, transparansi dalam penetapan harga BBM menjadi hal yang dinilai penting. Diharapkan pemerintah tidak hanya mempertimbangkan stabilitas keuangan, tetapi juga memberikan penjelasan yang terbuka agar masyarakat memahami dasar setiap kebijakan yang diambil dan tetap merasakan keadilan dalam pengelolaan sektor energi nasional.
https://share.google/ZoTQEKMKRqfNYr6gZ
https://oto.detik.com/berita/d-8559663/pakar-bongkar-alasan-pertamina-tak-turunkan-harga-pertamax
Komentar
Posting Komentar